MATAJABAR.COM, TEGAL JAWA TENGAH – Antisipasi terjadinya konflik susulan antar nelayan asal jawa tengah dengan nelayan dari beberapa daerah lainnya, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri bersama DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI ) Tegal Jawa Tengah menggelar diskusi bersama yang dilaksanakan diKantor KUD Karya Mina Kota Tegal Jawa Tengah. Pada Selasa, 28/5/24.
Diwakili Kanit II Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kompol Hadi Suryadinata di Kantor KUD Karya Mina Kota Tegal dalam paparannya mengatakan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya konflik antar nelayan.
Kata dia, Pada tahun 2023 terdapat dua kejadian menonjol yang menjadi Perhatian Pimpinan dan Masyarakat diantaranya yang terjadi pada Senin ( 27/2/2023) lalu, Dua Kapal ikan asal Jawa Tengah, KM Jaya Indah II dan KM Tambah Rejeki, diamankan Nelayan Muarakintap Kabupaten Tanah Laut ( Tala ) Kalimantan selatan dikarenakan menangkap ikan di Pesisir yang berdekatan dengan daerah tangkap nelayan tradisional dan diduga menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan
Sementara kejadian kedua terjadi pada hari Selasa ( 22 /6/2023 ) lalu, Dua kapal nelayan asal Jawa Tengah KM. WAHANA NILAM IV dan KM. AJB – I yang di bakar sejumlah nelayan Cumi di Sungai Kakap Kec.Kubu Raya Kalimantan Barat lantaran diduga Menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan.
“ Akibat terjadinya konflik antar nelayan, dapat berdampak terhadap situasi kamtibmas di wilayah Perairan serta berdampak terhadap kerugian Ekonomi baik itu Harta , benda, kerusakan Kapal, Fisik bahkan dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa dan berdampak besar terhadap kehidupan Sosial Masyarakat.” Ucap Kompol Hadi Suryadinata.
“Kami Sengaja silaturahmi, koordinasi dan Diskusi dengan ketua DPD HNSI Jawa Tengah H. Riswanto Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah konflik horizontal antara Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Indonesia “jelasnya!
Masih kata Hadi, kurangnya Pemahanan Nelayan terkait Zona Penangkapan ikan sehingga menyebabkan sering berdekatan antara Kapal Ikan asal Jawa Tengah dengan kapal Nelayan Lokal di sejumlah daerah pada saat melakukan Penangkapan ikan
Selain itu, adanya Perbedaan teknologi pengkapan ikan kerap kali selalu menjadi pemicu timbulnya gesekan antar Nelayan yang berujung terjadinya konflik antar Nelayan
Antisipasi Konflik sosial antar Nelayan di sejumlah wilayah Indonesia, menurutnya perlu peran serta Pemerintah dan Instansi Terkait untuk melakukan Pengawasan baik itu pada saat penerbitan Surat izin Operasi penangkapan ikan serta melakukan giat Patroli dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan Pelanggaran terkait Zona tangkap serta penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai peraturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
“Tentunya, keterlibatan DPD HNSI Jawa Tengah dan Tokoh Masyarakat Nelayan di wilayah Jawa Tengah dapat membantu mengingatkan Nahkoda kapal agar tidak keluar dari Zona Tangkap yang sudah di tentukan Pemerintah dan menggunakan alat tangkap yang sesuai aturan serta perlunya membangun komunikasi yang intensif dengan Ketua DPD HNSI di sejumlah wilayah agar Potensi konflik antar Nelayan dapat diminimalis sejak dini.” Ujarnya mengakhiri.
Kanit III Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Iptu Indra Waspada Menambahkan saat ini sudah memasuki tahapan dalam pemilihan Kepala Daerah perlunya Perhatian Bersama antara Pemerintah , HNSI dan Tokoh Nelayan di sejumlah Daerah sehingga hal – hal yang menjadi pemicu terjadinya Konflik Nelayan dapat di Deteksi sejak dini dikarenakan jangan sampai jika terjadi konflik Nelayan akan dimanfaatkan oleh Paslon kepala Daerah, Elit politik atau Tim Sukses sebagai isu untuk mencari panggung guna memperoleh Perhatian dan mendapatkan Suara dari Nelayan yang nantinya akan menggangu situasi Kamtibmas di wilayah Perairan pada saat pelaksanaan Pilkada.
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah H. Riswanto yang juga menjabat sebagai Ketua KUD Karya Mina Kota Tegal memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kunjungan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri ke kantor DPD HNSI Jawa Tengah pada
“kami berterimakasih kepada Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri sudah berkenan berkunjung ke kantor DPD HNSI Jawa Tengah dan memberikan perhatian kepada Nelayan di wilayah Jawa Tengah, kami sangat mendukung program Polair untuk mengantisipasi Terjadinya Konflik antar Nelayan di wilayah Perairan jawa tengah” ujar H. Riswanto
“Kami akan bangun Sinergitas antara Polri dan Teman – Teman nelayan di Jawa Tengah agar kedepan kami dapat berkoordinasi, berkomunikasi agar kejadian – Kejadian yang Pernah terjadi terkait Potensi konflik antar nelayan kedepan tidak terulang kembali serta kami meminta agar dapat di fasilitasi untuk dapat berkoordinasi dengan nelayan diluar derah Jawa tengah”
Riswanto juga menambahkan akan melakukan komunikasi dengan Nelayan di wilayah Jawa Tengah dengan melakukan Sosialisasi dan Edukasi tentang pentingnya menjaga Keamanan dan ketertiban di wilayah Perairan.
“Kami juga akan selalau mengakomodir keluhan nelayan dalam pengurusan izin penangkapan ikan serta dokumen, kami akan membangun Komunikasi dengan HNSI di sejumlah Daerah agar tidak timbul gesekan pada lokasi zona Penangkapan ikan, kami coba selalu memfasilitasi dialog antara nelayan dengan pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik dalam berbagai hal yang menjadi keluhan nelayan serta kami melakukan advokasi dan pendampingan hukum bagi nelayan jika terjadi suatu pelanggaran atau mengalami konflik.” Tutupnya (Tahar)
