MATAJABAR.COM, TARUMAJAYA – Pelantikan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya memunculkan Isu Sunat Anggaran terkait uang saku dan transport peserta.
Hal tersebut bahkan tersiar di sejumlah media sosial yang menyebut adanya keluhan dari anggota KPPS Kelurahan Setia Asih yang tidak mendapat uang saku lalu mempertanyakan transparansi penyelenggara pelantikan KPPS.
“Jika penyelenggara dari awal sudah tidak transparan mau gimana nih min. Atau emang oknum di daerah sudah biasa dengan budaya sunat anggaran ya?” Katanya seperti dikutip dari salah satu media berita online di Bekasi yang tersiar lewat Instagram.
Isu soal budaya sunat anggaran tersebut terkuak saat dilaksanakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota KPPS Kelurahan Setia Asih yang di gelar di Kawasan Southlake, Mutiara Gading City, Sabtu, 27/1/24, malam.
Ketua PPS Kelurahan Setia Asih, Hafiz Bustomi dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Bimtek KPPS merupakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sehingga terbentuk kemampuan dan penguasaan pengetahuan substansi dan teknis kepemiluan secara keseluruhan.
“Ini sebagai bagian dari tindak lanjut tahapan pembekalan setelah PPS melantik sekitar 651 anggota KPPS Kelurahan Setia Asih pada pelantikan KPPS serentak diseluruh Indonesia. Kamis, 25/1/24 lalu.
Hanya saja, dengan nada kecewa, Ketua PPS menyesalkan adanya oknum anggota KPPS Kelurahan Setia Asih yang bernyanyi soal tuduhan budaya sunat anggaran kepada penyelenggara (PPS) yang tidak transparan soal honor uang saku saat pelantikan KPPS.
“Ini jelas mencederai perasaan kami dan teman-teman PPS sebagai penyelenggara, terlebih ada bahasa budaya sunat anggaran, jelas itu merupakan fitnah, itu tidak benar. Saya tidak menyangka ada saudara saya, ada sahabat saya yang kemaren baru dilantik sekarang sudah memfitnah padahal dalam Islam ada istilah Tabayyun atau klarifikasi” ujar Ketua PPS dengan nada kecewa.
“Jadi saya tegaskan disini, itu semua tidak benar, baiknya anggota KPPS tersebut mengundurkan diri saja, karena bisa merusak tatanan kinerja yang sudah kita bangun dengan mencurahkan semua pikiran, tenaga dan waktu. kita ini orang-orang terpilih yang akan menjadi bagian dari penyelenggaran Pemilu, kalau belum apa-apa sudah meributkan soal honor, saya jelas meragukan bentuk pengabdiannya,” ujar Hafiz .
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa pelantikan KPPS Kelurahan Setia Asih memang tidak ada uang sakunya, kami dari penyelenggara memang tidak ada anggarannya untuk itu, itupun snack box untuk konsumsi para peserta merupakan bantuan dari lurah Setia Asih dan sebagiannya lagi dari usaha mandiri teman-teman PPS”pungkasnya
Senada, Lurah setia Asih, H. Dede Firmansyah yang hadir membuka Bimtek KPPS Kelurahan Setia Asih menyesalkan adanya pemberitaan yang mengeluhkan soal honor uang saku.
“Perlu dipahami, bahwa saya selaku lurah di pemerintahan Kelurahan Setia Asih, hanya memfasilitasi dan turut mengawasi proses penyelenggaran Pemilu di wilayah Setia Asih, saya juga sebelumnya sudah mendiskusikan hal itu kepada teman-teman PPS karena masalah anggaran itu adalah hal yang sensitif” jelas lurah Dede
“Tapi bila nyatanya memang tidak ada anggaran uang saku ya tidak ada, silahkan di cek di desa-desa apakah ada yang mendapat uang saku saat pelantikan KPPS? Jadi saya berharap kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, segera tanyakan di forum, bukan malah ngoceh keluar dan ngadu ke wartawan, apalagi kenyataannya memang gak benar. Jadi tolong hargai kinerja PPS, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali.” Ucapnya berharap.
Sementara Petugas PPK Kecamatan, Catu Hidayat turut menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan honor uang saku pelantikan anggota KPPS kelurahan Setia Asih memang tidak ada.
Selanjutnya giat materi Bimtek KPPS dipaparkan oleh Ade Rifka Hardiyanti dan diakhiri dengan sesi tanya jawab.
Pantauan media MATAJABAR.COM, kegiatan Bimtek KPPS Kelurahan Setia Asih diikuti secara antusias oleh sekitar 651 peserta berjalan kondusif. (Tahar)
