PT PLN UIP JBB dan UPP JBB 3 Serahkan Pembayaran Kompensasi Jalur SUTT 150Kv Di Desa Setia Mulya Tarumajaya, Aliansi Tetap Menolak

MATAJABAR.COM, TARUMAJAYA – Terkesan tidak terpengaruh  dengan proses hasil rekomendasi akhir Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya yang digagas Aliansi Masyarakat Desa Setia Mulya,, Perusahan Listrik Negara (PT. PLN UIP JBB dan UPP JBB 3) tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan pembayaran kompensasi terhadap 57 warga terlintas ROW Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150Kv Muara Tawar Incomer yang dilaksanakan di tempat kediaman Kepala Dusun 3 wiilayah Desa Setia Mulya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Rabu, 27/12/23.

Ditegaskan Fedo Wiratama Putra, Team Leader PLN  bidang pertanahan dan perijinan bahwa pada hari ini, PLN melaksanakan penyerahan buku rekening untuk pembayaran kompensasi ROW Transmisi SUTT berkapasitas 150Kv Muara Tawar Incomer terhadap 57 bidang warga terlintas dari 4 dusun diwilayah desa Setia Mulya yang sudah terverifikasi baik data maupun pemberkasannya..

Bacaan Lainnya

“Alhamdulillah sementara ini berjalan lancar, dan kalaupun ada kendala itu minor saja, untuk masyarakat yang belum bisa menerima tentunya seperti pada penyampaian sebelumnya kita sudah buatkan berita acaranya untuk yang setuju tulis setuju, yang tidak setuju silahkan tulis menolak” jelas Fedo saat dikonfirmasi MATAJABAR.COM.

“Yang tidak setuju tentunya tidak akan kita lanjuti prosesnya, sesuai dengan Permen nomor 13 tahun 2021 tentang pembayaran kompensasi dibawah jalur transmisi, akan dititipkan di Pengadilan.” Tegasnya.

“Harapan saya karena ini merupakan proyek strategis nasional, semua warga masyarakat, desa dan kecamatan semua dapat. mendukung” harap Fedo.

Terkait adanya upaya dari aliansi  masyarakat Desa Setia Mulya, pihaknya masih berkomunikasi namun pihaknya juga tidak bisa hanya sebatas menunggu komunikasi antar kedua belah pihak..

“Dalam artian kita juga menyelesaikan dalam jalur ini seperti apa yang mereka inginkan, mereka inginkan jalur Ombudsman ya kita juga ikuti jalur Ombudsman, kita juga tengah menunggu prosesnya namun kita juga tidak bisa menunggu sampai keputusan itu keluar jadi harus paralel, karena waktu kita dikejar dengan proyek ini, dan sesuai arahan dari Presiden harus selesai di semester 1 tahun depan (Juni 2024).” Paparnya.

Syarifudin, Salah satu warga terlintas jalur SUTT dari Dusun 3, ketika dikonfirmasi MATAJABAR.COM saat pengambilan buku rekening mengaku menerima kompensasi tersebut dan mendukung adanya pembangunan jalur Transmisi yang melintasi tanah miliknya.

“Adanya pembanguan SUTT meskipun ada warga yang merasa terganggu, ya mau gak mau harus kita ikutinlah terlebih adanya pemberian kompensasi dan ini juga untuk kepentingan bersama” katanya mengaku menerima kompensasi tanpa ada tekanan dari pihak lainnya.

Kata dia, dengan adanya kompensasi, biarpun yang diterimanya sedikit, dirinya tetap menerima dengan rasa senang.

Sementara Kepala Dusun 3, Muhabar mengatakan bahwa keterlibatan para Kadus, Rt dan RW berdasarkan surat Permohonan PT PLN untuk memfasilitasi kegiatan penyerahan buku rekening pembayaran kompensasi kepada pemilik tanah, bangunan dan tanaman yang terkena jalur transmisi  SUTT 150kv Muara Tawar Incomer.

“Kegiatan kami hanya untuk memfasilitasi saja, disini ada sejumlah warga yang terlontar jalur transmisi mulai dari dusun 1,2,3 dan 4, semua kumpul disini” jelasnya.

Terpisah, ketua Aliansi Masyarakat Desa Setia Mulya, Mulyadi yang juga turut hadir memonitor proses penyerahan buku rekening pembayaran kompensasi jalur Transmisi SUTT kepada media MATAJABAR.COM, sangat menyayangkan kegiatan tersebut,

Kata dia, PLN terkesan memaksakan kehendak, namun demikian dirinya bersama warga terlintas lainnya akan tetap berupaya menjaga suasana tetap kondusif dan akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan.

“Kami tetap kedepankan suasana kondusif dengan meredam gejolak warga terdampak jalur SUTT, seharusnya pihak PT. PLN juga sama-sama menjaga suasana kondusif dengan menunggu terbitnya rekomendasi akhir dari Ombudsman RI, terlebih ini dilaksanakan di tempat kediaman Kepala Dusun, bukan di kantor desa, itu yang disayangkan warga yang terkena jalur transmisi SUTT”  jelas Mulyadi alias Boy kepada MATAJABAR.COM.

“Intinya kami dari Aliansi bersama warga terlintas lainnya tetap berjuang untuk menolak jalur SUTT berada di atas pemukiman warga, sebelum ada rekomendasi akhir Ombudsman RI atau kesepakatan win-win solution”ucapnya antusias.

Selanjutnya dirinya berharap, PLN tidak melakukan aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan SUTT baik fisik maupun administrasi sampai ada kejelasan alasan pemindahan jalur dari titik persawahan ke titik lokasi pemukiman,

“siapa pemohonnya dan siapa yang menyetujui,  sampai saat ini belum ada kejelasannya, jumlah yang menolak juga lebih banyak dari yang menerima, saya banyak mencatat adanya pelanggaran PERDA disini ”pungkasnya.

Sementara Warga lainnya, Setiawan, menyebut PT. PLN tidak mengindahkan lembaga hukum (Ombudsman RI ) yang sedang menangani kasus tersebut,

“Karena sampai saat ini, PLN selalu melibatkan peranan desa setempat untuk terus melanjutkan kegiatan, sementara dari pihak ombudsman belum ada rekomendasi apakah  proyek tersebut bisa dilanjutkan atau dipindahkan. “ kata Setiawan dengan nada kecewa

Pantauan MATAJABAR.COM, Penyerahan 57 buku rekening pembayaran kompensasi jalur SUTT 150Kv  berjalan lancar, terlihat hadir untuk pendampingan dan pengamanan jajaran Polsek Tarumajaya dan Koramil 02/Tarumajaya serta aparatur desa Setia Mulya.

Di lain tempat, sejumlah warga terlintas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Setia Mulya terlihat  berkumpul dan berdiskusi terkait pelaksanaan kegiatan pembayaran kompensasi tersebut.(Tahar)

Pos terkait