MATAJABAR.COM, KOTA BEKASI – Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik dalam satu hari pada Jumat(1/7). Koorlap Aksi, Rahbar Ayattullah mengungkapkan aksi tersebut bagian dari kepedulian AKAMSI terhadap masalah – masalah yang ada dimasyarakat saat ini .
“Ketiga aksi kami ini adalah bukti bahwa kami masih peduli terhadap masalah -masalah yang terjadi di masyarakat.” Ucapnya saat diwawancarai
Aksi yang pertama berkaitan dengan proyek folder air di Kelurahan Cikiwul . Selaku Koolap Aksi Rahbar menjelaskan bahwa berdasarkan informasi warga folder air di Kelurahan Cikiwul sudah ada dari tahun 1990 yang dibangun oleh salah satu PT untuk kepentingan CSR namun Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan sejumlah uang untuk membangun folder air di Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang diduga kuat nantinya Pemkot Bekasi akan mengklaim folder air tersebut sebagai hasil pembangunan Pemerintah.
“Kami mendapat informasi dari warga sekitar bahwa sudah ada polder air di Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang dari tahun 1990-an namu baru-baru ini pemerintah berencana membangun folder air lagi di Kelurahan Cikiwu, patut di duga kuat Pemerintah Kota Bekasi ini mengklaim folder tersebut menjadi proyek pembangunan Pemerintah.” Jelas Rahbar
Aksi selanjutnya berkaitan dengan dugaan pungli berkaitan dengan izin PTSL di Lingkungan ATR/BPN Kota Bekasi. Menurut Diffahudien salah satu orator dalam aksi tersebut mengungkapkan bahwa adanya pembengkakan anggaran yang dapat merugikan negara di ATR/BPN Kota Bekasi sehingga diduga ada indikasi korupsi didalam pembengkakan anggaran tersebut, selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat untuk saat ini mengurus izin PTSL sangat sulit jika tidak ada “uang pelicin” sehingga masyarakat dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah uang agar izin PTSL nya dapat segera diurus.
“Anggaran yang membengkak di ATR/BPN Kota Bekasi wajib kita pertanyakan, karna berpotensi merugikan keuangan negara, seharusnya Kepala ATR/BPN Kota Bekasi dapat melihat hal tersebut tapi nyatanya tidak sama sekali. Kemudian berdasarkan laporan warga , saat ini jika ingin mengurus izin PTSL harus ada uang pelicin supaya cepat selesai dan itu fakta yang terjadi dilapangan. Maka dari itu kami dari AKAMSI mendesak kepada Kepala ATR/BPN Kota Bekasi agar memecat oknum-oknum yang terlibat dalam praktek pungli maupun penyebab pembengkakan anggaran di ATR/BPN Kota Bekasi.” jelas Diffahudien dalam orasinya
Aksi yang terakhir di depan gedung DPRD Kota Bekasi.
Pada aksinya AKAMSI mengkritisi soal buruknya pelayanan publik di Kota Bekasi terutama hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan. Menurut hasil kajian mereka ada 3 poin yang menyebabkan buruknya pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi diantaranya adalah : 1. Kekurangan sumberdaya seperti blangko e-KTP, KIA dan lain-lainnya . 2. Kurangnya mesin penunjang pelayanan seperti alat rekam e-KTP (baru ada di 12 kecamatan dan sedang dianggarkan di 9 kelurahan), Minimnya Anjungan Dukcapil Mandiri ( baru ada 3 di mall pelayanan publik). 3.Minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bekasi dalam mengelola web/aplikasi pelayanan sehingga berdampak buruk bagi pelayanan masyarakat.
“Berdasarkan hasil kajian kami ketiga poin tersebut menjadi permasalahan yang terus menerus dibiarkan sehingga menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi kurang memuaskan Dimata masyarakat.”
Dirinya juga sempat menyindir Anggota Dewan yang mampu menganggarkan uang untuk membeli pakaian-pakaian dinas hingga kunjungan kerja dengan budget yang bisa dikatakan besar namun untuk menyediakan alat yang nantinya digunakan sebagai sarana pelayanan masyarakat DPRD Kota Bekasi tidak kunjung menganggarkan.
“Untuk belanja baju dan jalan-jalan DPRD Kota Bekasi bisa masa untuk pelayanan masyarakat kok engga” ketus Rahbar
Ketiga aksi tersebut dimulai pukul 13.00 wib dan berakhir pada pukul 17.00 wib meskipun belum mendapat respon positif dari pihak yang didemo Rahbar enggan untuk menyerah dan mengatakan akan menggelar aksi serupa di Minggu depan .
“Meskipun belum mendapat tanggapan dari pihak – pihak terkait , kami pastikan ini bukan aksi yang pertama dan terakhir kami. Akan ada aksi-aksi yang sama di kemudian hari karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat.” Tutup Rahbar
