Kegiatan Pemeliharaan Jalan se- Kabupaten Bekasi Sangat Fantastis

MATAJABAR.COM. KAB. BEKASI – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Indepeden Rakyat Adil (LSM-SIRA) H. Erikson Manalu menyatakan bahwa proyek Pemeliharaan dan pemeliharaan Jalan yang berlokasi di jalan cicau menuju serang, Cikarang Pusat Kabupatan Bekasi, yang eksisting (tanah), embankment (tanah timbunan) dan lapisan struktur yang menggunakan aggregate, masih dalam tahap pekerjaan LPB (lapisan pondasi bawah) sudah dikerjakan, tetapi sudah hampir satu bulan kelanjutan kegiatan pelakasanaan pekerjaan belum terlihat ada mobilisasinya, pertanda ada kelanjutanya, namun baru beberapa hari ini hanya terlihat aktivitas dimulainya kegiatan perbaikan jalan yang longsor.

” Padahal apabila Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, sudah menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK), pihak penyedia jasa wajib memulai pelaksanaan pekerjaan kontruksi sesuai tanggal yang tertera pada SPMK dan dalam dokumen kontrak umumnya semua dokumen seperti surat perjanjian, penawaran, daftar kuantitas/keluaran, maupun syarat umum/khusus kontrak ,beserta lampirannya adalah sebagai kelengkapan dokumen kontrak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi kontrak itu sendiri, bahkan addendum kontrak juga ada apabila memang dibutuhkan, ” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, secara umum hasil pembangunan insprastruktur jalan hampir diseluruh ruas jalan pemerintah kabupaten Bekasi terkesan berorientasi pada volume semata akan tetapi tidak diikuti dengan mutu atau kualitas, buat apa hanya menargetkan volume sampai ribuan kilometer namun tidak berkualitas, dan tidak bermanfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat luas,

“Seperti jalan yang saat ini terputus (akibat amblas-red) ruas jalan serang -cicau (bukit cinta) sebaiknya harus segera diperbaiki, sebab merupakan salah satu akses jalan utama bagi masyarakat, tak hanya itu jalan serang – Cicau – Sukamahi, juga merupakan salah satu jalan pintu gerbang menuju  kantor pemerintahan daerah kabupaten Bekasi. bertahun -tahun terkesan diabaikan namun akhirnya pada Tahun Anggaran (TA) 2021 ini baru direalisasikan peningkatan jalan maupun pemeliharaan, yang nyaris satu dekade, terkesan diabaikan kecuali pekerjaan pelebaran sisi kiri -kanan jalan yang kurang lebih disetiap sisinya 60-70 cm, Sukamahi – Cicau, dan itupun tidak memberi mamfaat dan terkesan hanya pemborosan anggaran semata,” Jelas Erik

Ketum SIRA itu berharap adanya addendum kontrak terjadi/dilakukan. pada kegiatan “pemeliharaan se-Kabupaten Bekasi” dhi: Salah satunya Serang Cicau, khususnya pada kegiatan dengan judul pemeliharaan jalan se-kabupaten Bekasi Serang-Cicau) cikarang -selatan padahal sebenarnya masih wilayah cikarang pusat.

“Masalah lambatnya mobilisasi pelaksanaan kegiatan bisa jadi karena belum diterbitkan SPMK oleh pengguna jasa dan/atau jangan2 pihak penyedia jasa yang belum siap untuk megeksekusi pekerjaan kontruksi jalan tersebut, dengan demikian para pihak juga paham betul akan konsekuensinya, maka sebagai sosial kontrol. mensinyalir kuat adanya dugaan yang tidak beres terjadi, sinyalemen negative tentunya, sebab ada waktu yang terbuang sia-sia, sebab pekerjaan awal yaitu pelaksanaan pekerjaan LPB (Lapisan pondasi bawah) dengan bahan agregat batu kapur sudah  dilaksanakan, namun kelanjutanya belum terlihat sampai sekarang. yang ada beberapa hari ini hanya aktivitas perbaikan jalan yang longsor, hal itu menguatkan adanya praduga yang tidak beres tersebut, semakin mendekati kenyataan apalagi lagi saat ini sudah semester akhir tahun anggaran,” ucapnya.

Erik juga meminta untuk kegitan tersebut diadakan addendum kontrak sebab dilokasi kegiatan tersebut sering terjadi longsor atau amblas jadi sebelum pembangunan jalan dilanjutkan harus dibangun dulu Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berfungsi menahan dan menstabilkan tanah, apalagi dilokasi (bukit cinta) arah menuju serang kodam tersebut,

“Maka kami menduga kegiatan pekerjaan kontruksi jalan serang-cicau disinyalir kuat tanpa adanya perencanaan yang baik dan bahkan survey lokasi tidak dilakukan, sehingga kajian dan Analisa para ahli dibidangnya serta hal-hal pendukung mutu dan kualitas akhir pekerjaan, yang tidak memperhitungkan mana skala yang menjadi perioritas, agar dapat menghindari terjadinya longsor atau amblas agar mamfaat anggaran APBD yang digelontorkan dengan nilai pantastis tersebut dapat bermamfaat dan tepat guna serta efisiensi anggaran juga tercapai, ” pungkasnya.

 

Pos terkait