LSM SIRA Pertanyakan Selisih Luas Tanah Aset Limpahan Pemkab Bekasi ke Pemkot, BPKAD Sebut Acuan Adalah Hasil Pengukuran BPN

MATAJABAR.COM. KOTA BEKASI – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Independen Rakyat Adil (LSM-SIRA) H. Erikson Manalu, yang akrab disapa Erik, menyatakan adanya dugaan permainan atau persekongkolan yang berimplikasi pada dugaan praktek mafia tanah, pada 6 (enam) titik aset Daerah (tidak bergerak) yang ada diwilayah Pemerintahan Kota Bekasi.

” Seperti kita ketahui bersama bahwa awalnya aset tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan telah dilimpahkan atau diserahkan kepada Pemkot Bekasi berdasarkan berita acara serah terima (BAST) pada tahun 2015, serta tertuang dalam perjanjian. Tapi yang jadi pertanyaan dari luas lahan yang tercantum didalam BAST ternyata tidak sama dengan hasil ukur pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) Kota Bekasi, hal itu menimbulkan keanehan bagi kami sebagai masyarakat, maupun sebagai organisasi, dengan adanya perbedaan luas lahan tersebut kami menduga ada permainan dan persekongkolan diantara para pihak terkait, ” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sesuai data serta berdasarkan informasi yang didapat terkait atas kemitraan dengan pihak ketiga, Erik menjelaskan hanya membuka sebagian saja dan sudah mempertanyakan melalui surat resmi tertanggal 7 Juli 2020 lalu, dengan Nomor : 0028 / KLA-KONF/DPP/LSM-SIRA/ VII/ 2020 Perihal : Klarifikasi /Konfirmasi dugaan penggelapan aset daerah yang berpotensi terjadinya TIPIKOR atas kemitraan dengan pihak ketiga, dimana beberapa aset daerah (bidang tanah) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sudah dikerjasamakan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS).

“Seperti salah satu pertokoan Pondok Gede yang diduga dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atas nama PT. Kertamukti Persada sejak tahun 2015, tercatat luas tanah dalam perjanjian dan berdasarkan hasil ukur pihak Badan Pertanahan Nasional -RI (BPN-RI) adalah seluas 5.779 m2, sedangkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang inventaris dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi kepada Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi tercatat seluas 7.000m2, sehingga terdapat selisih luas, antara hasil ukur pihak Badan Pertanahan Nasional -RI (BPN-RI) dengan Berita Acara serah Terima (BAST), seluas 1.221 m2. Dugaan kedua Pasar Pondok Gede, yang dikerjasamakan dengan PT. Kitita Alami Propertindo sejak tahun 2005, didalam perjanjian tercarat luas tanah 19.750 m2, dan tidak terdapat perbedaan luas, antara hasil ukur pihak Badan Pertanahan Nasional-RI (BPN-RI) dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), namun pada Perjanjian tambahan (addendum) ketiga (3) atas Perjanjian kerjasama diatas, pada tanggal 10 Juni 2010, tentang revitalisasi Pasar Pondok Gede Kota Bekasi, terdapat perubahan luas lahan yang dikerjasamakan berdasarkan sertifikat hak Pengelolaan Pasar Pondok Gede, dari pihak Badan Pertanahan Nasional-RI (BPN-RI) nomor 2 tahun 2009, kelurahan Jatiwaringin seluas 19.117 m2, dengan demikian ada kekurangan luas 633 m2, dan tidak sesuai dengan perjanjian pada tahun 2005, ” Jelasnya.

Erik menambahkan berdasarkan dari uraian diatas, terkait aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS). LSM SIRA telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bekasi, kemudian melalui Badan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) tertanggal 17 Juni 2020, dengan Nomor: 030/1918/BPKAD.Aset, dalam jawaban suratnya menjelaskan 1. Bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang Pertanahan dan mempunyai tugas antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang survey, pengukuran dan pemetaan serta penetapan hak tanah. 2. Terkait adanya perbedaan luas pasar dalam BA 28 serah terima dari Kabupaten Bekasi, yang menjadi acuan adalah hasil pengukuran BPN yang merupakan Lembaga yang mempunyai  kewenangan penetapan hak tanah.

Menurut Erik jawaban BPKAD Kota Bekasi bersifat normatif dan seakan melempar bola panas kepada pihak BPN.

” Semua orang tentu mengetahui fungsi dan tugas serta kewenagan pihak BPN, kami menganggapnya seakan melempar “bola panas” pada pihak BPN, untuk mengetahui lebih jelas beberapa waktu lalu kami juga sudah melayangkan surat kepada pihak BPN Kota Bekasi, dan sampai saat ini juga belum ada jawaban. Jadi kami buka saja agar publik mengetahui, dan menjadi preseden buruk bagi pemimpin daerah. Dan untuk Bupati Bekasi definitif nanti, kami juga minta agar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lebih dikedepankan, khususnya menyangkut aset daerah, Sekretaris Daerah (SETDA) serta fungsi BPKAD terkesan tidak jalan dalam hal aset daerah, dan hanya sebatas lip servis belaka, tidak transparan dalam memberikan informasi atas surat resmi antar Lembaga, sehingga kuat dugaan sarat dengan persekongkolan diantara para pihak terkait, dan kami menyimpulkan telah terjadi dugaan upaya penggelapan aset oleh oknum  selama puluhan tahun,” Ujarnya.

Ketua Umum LSM SIRA itu juga menambahkan  bahwa aset daerah merupakan salah satu tolak ukur sebuah daerah dalam neraca keuangan sebagai laporan tahunan daerah agar dapat terukur, namun faktanya pemerintah daerah yang pengelolaan aset daerahnya masih amburadul, masih saja mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal menurut Erik aset daerah salah satu instrument penting, untuk mengetahui sehatnya sistem kebijakan dan admistrasi yang tertib dalam mengelolah Keuangan dan Aset itu sendiri.

“Sebagai masyarakat dan organisasi kami mengharapkan adanya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan aset daerah sebab hal ini sangat berpotensi merugikan negara dan daerah, biasanya dilakukan dengan sengaja selama berpuluh puluh tahun sejak dikerjasamakan oleh para oknum terkait, dan akhirnya mengakibatkan raibnya aset daerah itu sendiri ini terjadi akibat lemahnya pengawasan serta tidak adanya evaluasi dari pihak yang berkompeten, sehingga terkesan pembiaran dan bahkan diduga ikut serta secara bersama-sama, padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, sudah jelas sekali, oleh karena itu kita minta semua hal mengenai aset daerah harus terang benderang dan tidak sumir, dalam waktu dekat kami akan segera menindaklanjutinya kepada pihak penegak hukum, tentunya dengan mekanisme serta prosedur dan tatanan hukum yang berlaku, ” Pungkas  Erik.

Pos terkait