Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Akan Isi Kekosongan Kepsek SMAN 19 Kota Bekasi

MATAJABAR.COM. KOTA BEKASI —Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bakal segera mengisi kekosongan posisi Kepala Sekolah  SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Untuk sementara jabatan yang kosong diisi pelaksana tugas (Plt).

Seperti diketahui, kekosongan kepala sekolah tersebut setelah pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan UK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan unit sekolah baru (USB) tahun 2019. Oleh Kejari, UK langsung ditahan guna menjalani proses lebih lanjut.

Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat untuk wilayah  Bekasi, Asep Sudarsono saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, kemungkinan satu dua hari ini Plt Kepala SMA Negeri 19 yang kosong akan terisi.

Asep menerangkan, setelah surat keputusan (SK) penugasan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. “Informasi saya peroleh sore ini sudah ditandatangani Kepala Dinas. Namun karena belum dikirimkan ke KCD, maka saya belum berani katakan besok sudah mulai aktif,” ujar Asep, Senin (11/01/2021) sore.

Menjawab pertanyaan evaluasi yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat guna tidak terulangnya persoalan seperti yang dialami UK, Asep mengaku, pembinaan rutin setiap terus dilakukan pihaknya. Namun, jika ada kepala sekolah yang membandel, itu merupakan resiko yang bersangkutan.

“Belum lama ini kita juga (Disdik Jabar) bekerjasama dengan pihak Kejari Kota Bekasi menggelar kegiatan pembekalan hukum bagi para kepala sekolah SMA Negeri,” kata Asep.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan UK sebagai tersangka korupsi pembangunan unit sekolah baru. Tersangka disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 670 juta.

Adapun anggaran pembangunan unit sekolah baru pada 2019 yang bersumber dari Kementerian Pendidikan itu mencapai Rp 3,8 miliar.

Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Yadi Canyadi mengatakan, UK ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat korupsi pembangunan unit sekolah baru. Tersangka saat itu merupakan ketua pelaksana pembangunan unit sekolah baru SMAN 19 Kota Bekasi.

“Tersangka UK langsung kami tahan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal di Bekasi Timur. Kami lakukan penahanan 20 hari sejak 1 Oktober 2021,” kata Yadi dilansir kompas.id, Senin (4/10/2021).

UK ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Pembangunan unit sekolah baru tersebut dinilai tidak berpedoman pada petunjuk teknis pembangunan unit sekolah baru.

“Negara dirugikan sebesar Rp 670 juta. Tersangka kami jerat dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP,” tutup Yadi.