MATAJABAR.COM,KABUPATEN BEKASI – Tuntut pembatalan rencana pembongkaran bangunan sebagai bentuk penegakan Perda / Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Ratusan Warga Penghuni bangunan di jalan Marunda Makmur Kampung Tanah Baru Bulak Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya bergegas ber unjuk rasa di Komplek perkantoran Bupati Bekasi. Selasa 28/9/21
Turut mendampingi dalam aksi tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JAKARTA dan sejumlah aktifis Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
Pardiono, Kordinator Lapangan aksi unjuk rasa ketika dikonfirmasi MATAJABAR lewat Telepon selularnya (WhatsApp /WA) mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk luapan rakyat kecil yang terancam kehilangan hak tinggalnya yang sudah Ditempat selama puluhan tahun tanpa adanya solusi, negosiasi dan ganti rugi
Kata dia, Upaya berkelanjutan terus digelorakan warga Kampung Tanah Baru Bulak dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat Tarumajaya, sejumlah pelaporan pun ditempuh mulai dari Ombudsman RI dan Komnas HAM. Selanjutnya bergandengan dengan LBH JAKARTA dan Sejumlah Aktifis dari Pergerakan Mahasiswa siap menyambangi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berunjuk rasa menyuarakan keadilan dan hati nurani.
“Sebagai warga negara kami tentunya tidak menolak adanya pembangunan infra struktur, tapi dari rentetan awal penggusuran dengan dalih penegakan Perda oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi, berawal dari rencana pemagaran oleh firma hukum Tjahyadikarta dengan meminta bantuan Muspika Tarumajaya dan Satpol PP Kabupaten Bekasi. Tapi setelah mendapat perlawanan dari warga, rencana itu urung dilakukan” ujarnya dengan luapan tinggi.
“Kan aneh, setelah kami mempertahankan dan bela-belain tanah Negara milik Perum Jasa Tirta / pengairan dari upaya pengambilan paksa firma hukum Tjahyadikarta secara mengejutkan warga disini dilayangkan surat untuk mengosongkan lahan dengan dalih kami ini penghuni liar di atas bangunan tidak berijin oleh Satpol PP Yang awalnya hanya bertindak sebagai pengamanan saja. Jadi kami menduga ada tangan-tangan kepentingan disini dengan memakai tangan pemerintah” lanjut Pardiono menjelaskan lewat handphone selularnya.
“Dan saat ini Pihak Perum Jasa Tirta ll seolah tutup mata padahal saat dikunjungi Kepala Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan Perum Jasa Tirta ll, pernah mengucapkan rasa terimakasih kepada warga sekitar yang turut menjaga tanah milik PJT tersebut, ini ada apa” pungkasnya heran.
Warga penghuni lainnya Iin Andriani saat di hubungi MATAJABAR lewat telepon selularnya mengatakan bahwa dirinya bersama semua penghuni bangunan tengah bergegas menuju Komplek Perkantoran Bupati Bekasi dengan menggunakan kendaraan bermotor.
“Semoga saja perjuangan kami mendapat perhatian serius dari pemerintah” harap Iin
(Tahar)
