MATAJABAR.COM. KAB.BEKASI – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Terpadu (MASTER) melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Cikarang Pusat.
Arnold Ketua LSM MASTER mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukannya atas dasar kekecewaan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Sikap Kasi Intel berinisial LS yang kurang tanggap dalam menindaklanjuti laporan mereka.
“Kami laporan terkait 7 kegiatan PUPR yang jelas – jelas merugikan negara kurang lebih 3 Milliar berdasarkan hasil audit BPK, dan ketika kami hendak menanyakan kelanjutannya malah Kasi intel bersikap arogan makanya kami laporkan kasi intel tersebut Ke Jamwas kejaksaan agung” Kata Arnold kepada Media Selasa, 6/4
Secara rinci Arnold mengatakan bahwa laporan yang mengakibatkan kelebihan bayar dan/atau kerugian negara dilakukan pihaknya pada awal bulan november tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 belum ada tanggapan. Ketika hendak menanyakan laporan dugaan korupsi pihaknya mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Kasi Intel Kejaksaan sehingga dirinya melaporkan Kasi intel pada tanggal 18 Maret 2021 ke Jamwas Kejagung.
” Anehnya kami menerima surat dari kejaksaan atas laporan kami tanggal 20 maret, kami tanya kepada yang mengirim itu semacam kurir dikirim tanggal 19 maret. Tetapi surat tersebut tertanggal 3 maret, maka agak janggal. Kami menduga ada pembuat tanggal mundur surat yang ditandatangani Kasi intel atas nama Kepala Kejari untuk menganulir laporan kami ke jamwas kejagung atas sikap buruk nya ke kami” jelasnya
Perlu diketahui bahwa dugaan korupsi yang dilaporkan LSM MASTER ke kejaksaan negeri Kabupaten Bekasi seperti Rehap Total SMPN 1 Cibarusah, Pengerjaan Jalan Pantai Bakti – Bungin, Pembangunan Jembatan Pebayuran Rengas Dengklok, Pembangunan RKS SDN Tanjung Baru 04, Rehap Total SD Sriamur 3, Rehap Total SMPN 1 Cibarusah dan Puskesmas Sriamur 2 Lantai sedangkan informasi yang beredar pihak kejaksaan negeri Kabupaten Bekasi tengah menangani kasus pengadaan Buldozer tahun 2019.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengawalan pihak kepolisian dan satpol pp. Sedangkan pihak Kejaksaan hingga berita ini dimuat belum bisa dikonfirmasi. (red)
