Terkait Tudingan Gunakan Lahan RTH, Ini Penjelasan Pengelola

MATAJABAR.COM, KOTA BEKASI – Alih-alih mendapat apresiasi atas inovasi penataan kuliner yang berada di Stadion Candrabaga agar terlihat rapih, pengelola malah mendapat tudingan bahwa lokasi yang dipergunakan adalah lahan terbuka hijau (RTH), dan telah melanggar aturan.

Mendapat pemberitaan yang isinya terkesan tendensius tersebut Budi selaku pengelola membantah keras tudingan tersebut, dia mengatakan semua tahapan sudah kita lalui sesuai dengan mekanisme yang benar.

“Jelas ini lahan yang kami gunakan bukan RTH, disini ada keputusan Walikota Bekasi tentang rekomundasi pemanfatan tanah sarana olahraga terbuka, jadi bukan ruang terbuka hijau (RTH),” jelas Budi Haryanto yang biasa juga dipanggil Budi Somasi kepada awak media. Rabu (20-10-20).

Budi melanjutkan ketika mendapatkan rekomendasi tersebut ia tidak langsung melakukan kegiatan akan tetapi mensosialisasikan dulu ke para pedagang dan menjalankan ketentuan yang berlaku yang nantinya di atur dalam kesepakan kerjasama perseorangan (pihak swasta) dengan Pemerintah Kota Bekasi.

“Ketika saya mendapatkan keputusan Walikota seperti ini, pedagang saya kumpulkan untuk bermusyawarah, menjelaskan bahwa lokasi ini akan dilakukan penataan, jadi tolong kasih masukan ke saya, karna ini akan saya sampaikan untuk kerja sama nanti, agar nilai sewanya tidak memberatkan para pedagang, saat pertemuan itu dari hadir 62 dari 68 jadi hanya 6 orang yang tidak hadir,” kata Budi.

Setelah mendapatkan masukan dari para pedagang barulah Budi mengajukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, yang isinya  berbunyi sewa lahan terbuka milik Pemerintah Kota Bekasi lingkungan gelangang olahraga.

“Jadi bukan ruang terbuka hijau (RTH), ini jelas (surat) Kadispora bermatrai selama lima tahun. Di tahun pertama saya bayar ful, sebenarnya saya mendapat keringanan karena kenapa? yang pertama bahwa pedagang yang eksis disini yang kita tampung adalah masyarakat sekitar, ada kemungkinan nilai sewanya itu bisa dikurangi, artinya bukan 0,05 sesuai peraturan pemerintah tapi bisa 0,75 biaya sewanya, tapi saya tidak mau. Karna kalau 0,75 takutnya saya di evaluasi karna ada unsur bisnisnya di sini, makannya saya tetap membayar di angka 0,05 sesuai dengan aturan Pemerintah,” ungkapnya.

Budi melanjutkan bahwa kuliner tersebut telah masuk tahun kedua, akan tetapi pembayarkan dilakukan ketika ini (surat) telah ditandatangani sesuai yang tertera yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2020 yang akan masuk di tahun ke dua.

Tak hanya itu Budi mengaku memang mengajukan adendum terkait biaya sewa sebab banyak pedagang merosot pendapatannya sampai ada yang gulung tikar akibat banjir beberapa bulan lalu dan pandemi Covid-19.

“Bukan hanya saya saja melakukan pengajuan keringanan sewa, semua aktifitas UMKM, dari pengusaha kecil menengah dan atas mengajukan keringanan baik oleh Pemerintah, oleh swasta karna kenapa kita tau, pada saat tahun baru banjir disini (area kuliner stadion) hampir satu meter sampai sepuser, untuk para pedagang bebenah saja butuh waktu satu bulan karna lumpur naik semua, belum selesai beberes benah benah tau tau tanggal 25 nya banjir lagi (banjir kedua) berantakan lagi. Baru berjalan satu bulan Covid-19 suruh tutup selama tiga bulan kita tutup lagi, baru berjalan beberapa bulan normalnya tiba tiba ada PSBB pengetatan lagi walaupun hanya 10 hari, maka itu saya mengajukan adendum pengurangan pengurangan biaya sewa,” kata Budi.

Ia juga menegaskan bahwa uang sewa lahan tersebut ditahun pertama telah dibayarkan ke Pemerintah  Kota Bekasi.

“Kurang lebih 180 juta, sedangkan yang diajukan saat ini belum keluar (nilai sewa), saya tidak bisa menjawab karna adendum belum keluar, namun pihak Pemkot sudah ada respon dan mereka akan membentuk tim, tim melakukan investigasi,” tutup Budi. (smn)

Pos terkait